| Keterangan |
: Ibu Kota Nusantara mengembangkan sejumlah istilah baru mengenai pengendalian pemanfaatan ruang yang perlu dibandingkan dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi ketersediaan dan kesesuaian instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di IKN yang digunakan untuk mewujudkan rencana pembangunan IKN. Pada studi ini metode pengambilan data adalah dengan melakukan desk study mengenai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di wilayah IKN dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang berlaku di Indonesia. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis konten, dan analisis komparatif antara instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di IKN dengan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di IKN dapat diklasifikasikan menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN setara nasional dengan muatan yang sama dengan nasional yaitu RTR KSN IKN, RDTR IKN, KKPR berusaha, KKPR non berusaha, KKPR KSN, Ketentuan insentif fiskal dan non fiskal IKN, Ketentuan disinsentif fiskal dan non fiskal IKN, sanksi administratif KSN IKN. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN setara nasional dengan muatan yang berbeda dengan muatan nasional yaitu Perincian Rencana Induk IKN. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN yaitu Rencana Induk IKN; RUTBL-UDD KIPP; Pemantauan dan evaluasi output spasial; Pemantauan dan evaluasi output pentahapan pembangunan; Pemantauan dan evaluasi outcome KPI; Pengelolaan lingkungan dalam RUTBL. Selain itu, masih terdapat RTRWN, RZ KAW Selat Makassar, RTR Pulau Kalimantan, KKPR laut, audit tata ruang, dan audit lingkungan termasuk dalam klasifikasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang nasional yang berlaku di IKN. |
