| Kata Kunci |
: Transboundary forest management, Borneo border area, the Heart of Borneo initiative, environmental issues, institutional building = Pengelolaan hutan antarnegara, Wilayah perbatasan Kalimantan, Kerjasama Heart of Borneo, Isu-isu lingkungan, Tatanan kelemb |
| Keterangan |
: Transboundary environmental issues nowadays have attracted many international concerns because of the importance of environment toward human life in one hand as well as the difficulties of environment management across international boundaries on the other hand. The growing concern of transboundary environmental issues is basically based on the nature of environment which could not be limited by political and administrative boundaries that will dissect environmental management administratively. This research analyzes the existence of transboundary forest management in Borneo border area through the Heart of Borneo initiative which involves Brunei Darussalam, Indonesia, and Malaysia as member countries. It focuses on the emergence of environmental issues in this border area and the existence of institutional building in response to those environmental issues under the framework of the Heart of Borneo initiative. This research is a qualitative research which reviews, explores and analyzes sets of literatures, researches, reports, and official documents about the existence of transboundary forest management in Borneo border area. The method of analysis is exploratory with single case study, which is the Heart of Borneo initiative.
The result shows that transboundary forest management in Borneo border area is constrained by environmental issues such as deforestation, illegal logging, timber smuggling, encroachment, forest fire, etc. Some of them even increase political tension among countries. The existence of institutional building in this transboundary collaboration is expected to effectively solve those environmental issues and increase the effectiveness of transboundary forest management. Some lesson learned could be extracted from the institutional arrangement in this collaboration. They are the importance of clear statement and long term commitment from participating governments, the importance of legally binding consensus especially on sensitive issues of natural resources extraction, public participation and the involvement of very-competent stakeholders to avoid inefficiency of institutional framework, the importance of providing sustainable funding alternatives through environmental service payments, and the need of capacity building especially at local level.
Abstrak:
Isu-isu pengelolaan lingkungan antarnegara pada saat ini telah menarik banyak perhatian dari dunia internasional terkait dengan arti pentingnya nilai lingkungan tersebut bagi kehidupan manusia disekitarnya di satu sisi serta adanya fakta bahwa terdapat kesulitan dalam pengelolaan lingkungan lintas batas negara di sisi lain. Meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap isu-isu pengelolaan lingkungan antarnegara pada hakikatnya didasari oleh sifat alamiah pengelolaan lingkungan yang tidak dapat dibatasi oleh batas-batas politik dan administrasi yang dapat mengakibatkan terputusnya program pengelolaan lingkungan secara administratif. Penelitian ini menganalisa tentang keberadaan pengelolaan hutan antarnegara di wilayah perbatasan Kalimantan yang dilakukan melalui program Heart of Borneo yang melibatkan Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia sebagai negara anggota. Penelitian ini memfokuskan pada munculnya isu-isu lingkungan di wilayah perbatasan tersebut dan keberadaan kelembagaan untuk merespon isu-isu tersebut didalam kerangka kerjasama Heart of Borneo. Penelitian ini merupakan sebuah riset kualitatif yang mereview, mengeksplore, dan menganalisa serangkaian literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, serta dokumen resmi terkait dengan keberadaan kerjasama pengelolaan hutan antarnegara di wilayah perbatasan Kalimantan. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah eksploratori dengan kasus tunggal, yaitu kerjasama Heart of Borneo.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kerjasama pengelolaan hutan antarnegara di wilayah perbatasan Kalimantan menghadapi berbagai isu-isu antara lain adanya deforestasi, illegal logging, penyelundupan kayu, pelanggaran wilayah, kebakaran hutan, dan lain-lain. Beberapa diantaranya bahkan seringkali meningkatkan ketegangan hubungan politik antarnegara. Kesepakatan kelembagaan dalam kerjasama lintas batas ini diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu lingkungan tersebut secara efektif serta meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan antarnegara. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari tatanan kelembagaan dalam kerjasama lintas batas ini antara lain adalah pentingnya statemen yang tegas dan komitmen jangka panjang dari negara-negara anggota kerjasama; pentingnya konsensus yang saling mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota terutama pada isu-isu lingkungan yang sensitif seperti pemanfaatan sumberdaya alam; adanya partisipasi masyarakat sekitar dan keterlibatan multi-pihak yang sangat berkompeten untuk menghindari inefisiensi dalam kelembagaan; pentingnya menyediakan alternatif pendanaan yang berkelanjutan melalui pembayaran jasa lingkungan; dan perlunya penyelenggaraan peningkatan kemampuan SDM terutama di tingkat lokal.
|
